bajalinks.com – Harta kekayaan Nurdin Halid menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai kesetaraan anggota DPR dengan presiden. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini mengekspresikan kemarahannya terkait ketidakhadiran Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat yang membahas penyelamatan industri baja nasional. Kejadian ini berlangsung di Jakarta pada Jumat, 14 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Nurdin Halid menegaskan bahwa ketidakhadiran Menteri Perdagangan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani isu krusial yang berdampak pada sektor industri. Melalui kanal YouTube resmi DPR RI, Nurdin menyatakan bahwa seharusnya kementerian dapat mengirimkan pejabat yang setara, seperti wakil menteri, untuk membahas kebijakan penting tersebut.
“Nurdin Halid mengingatkan bahwa menteri adalah pembantu presiden dan anggota DPR berada pada posisi yang setara dengan presiden dalam struktur ketatanegaraan,” ujarnya.
Pernyataan ini menggugah perhatian masyarakat mengenai tanggung jawab dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan industri. Investigasi lebih lanjut mengenai harta kekayaan Nurdin Halid juga menjadi perhatian, mengingat pernyataan tersebut datang pada saat penting bagi dunia politik dan industri di Indonesia.
Situasi ini membuka diskusi lebih dalam mengenai relasi antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana peran masing-masing dalam menentukan arah kebijakan negara. Nurdin Halid menekankan pentingnya kehadiran dan keterlibatan aktif kementerian dalam rapat-rapat di DPR untuk menciptakan solusi yang tepat bagi industri nasional.