bajalinks.com – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meningkatkan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia lebih dari 10%. Rencana ini mencerminkan perkembangan positif dalam negosiasi yang telah berlangsung.
“Awalnya penambahan saham Freeport direncanakan sebesar 10%. Namun, saat ini kami melihat potensi untuk melebihi angka tersebut. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut setelah proses tanda tangan selesai,” jelas Bahlil pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada tanggal 15 September 2025.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah telah mendapatkan harga yang sesuai untuk pembelian saham tersebut, meskipun ia belum bisa memastikan kapan transaksi ini akan sepenuhnya terealisasi. Ia menyebutkan bahwa biaya untuk tambahan saham lebih dari 10% sangat terjangkau, mengingat valuasi aset yang dianggap rendah.
Sejak tahun 2018, Indonesia telah menguasai mayoritas saham Freeport melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dengan kepemilikan sebesar 51,2%. Akuisisi ini merupakan syarat penting untuk perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga tahun 2041.
Induk perusahaan Freeport-McMoRan Inc. (FCX) sebelumnya menyampaikan rencana untuk memperpanjang izin operasi, dengan klaim telah memenuhi komitmen pemerintah, seperti kepemilikan domestik di atas 51%, serta komitmen eksplorasi dan pembangunan smelter tembaga di Gresik yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025.
Jika penambahan kepemilikan saham ini tercapai, Indonesia akan semakin memperkuat posisi di PTFI, dan dapat memastikan keberlanjutan operasi hingga 2061, yang akan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi negara dan masyarakat.