bajalinks.com – Pemerintah Indonesia diharapkan segera menyiapkan ruang fiskal yang lebih luas untuk menghadapi dampak krisis global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Di antara solusi yang diusulkan adalah meningkatkan batas defisit anggaran dari 3 persen menjadi 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kenaikan batas defisit anggaran dianggap penting untuk menyediakan cadangan fiskal demi menjaga daya beli masyarakat, mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menjaga stabilitas ekonomi dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat, mengemukakan bahwa jika kenaikan defisit diambil, dana tersebut harus diarahkan untuk subsidi dan perlindungan bagi masyarakat yang langsung terdampak oleh krisis ekonomi, termasuk para buruh.
“Apabila kenaikan dari 3 persen ke 4 persen memang diperlukan, kami bersedia memahaminya, tetapi satu persen tersebut harus jelas penggunaannya untuk perlindungan masyarakat dan buruh. Prosesnya harus transparan dan ketat diawasi,” ujar Jumhur pada Kamis (5/3/2026).
Lebih lanjut, Jumhur menekankan bahwa jika pemerintah terpaksa berutang, hal tersebut bisa dimengerti asalkan tujuannya jelas untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi serta sosial. Ia juga menjelaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas agar publik tetap memiliki kepercayaan pada pemerintah.
Ekonom senior Anthony Budiawan menyatakan perlunya langkah antisipatif dari pemerintah untuk menghadapi situasi yang terbilang krisis. Ia menilai dengan meningkatkan defisit anggaran menjadi 4 persen, pemerintah akan mendapatkan lebih banyak ruang fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.