bajalinks.com – Skandal yang melibatkan sejumlah perusahaan baja asal China terungkap, dengan dugaan penggelapan pajak yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa beberapa perusahaan tersebut beroperasi secara ilegal di Indonesia, menggunakan identitas palsu untuk menghindari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Rencana tegas Purbaya meliputi tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini, yang dilaporkan melakukan pembelian data KTP untuk menciptakan identitas perusahaan bayangan. Dalam sebuah konferensi pers mengenai APBN, Purbaya menyebutkan bahwa langkah penindakan akan dilakukan dengan hati-hati dan pada waktu yang tepat, meskipun mereka telah merencanakan penggerebekan.
Ia menyoroti dampak finansial yang signifikan akibat praktik ilegal ini, yang berasal dari informasi internal industri. Diperkirakan, satu perusahaan baja dapat merugikan pendapatan negara hingga Rp4 triliun per tahun. Dengan banyaknya perusahaan yang terlibat, potensi kerugian menjadi semakin besar.
Purbaya berharap langkah-langkah yang diambil akan mampu menjamin keadilan dan meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Penegakan hukum yang ketat diharapkan dapat melindungi kepentingan ekonomi negara dan memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem perpajakan dan mengekang praktik ilegal yang mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.