bajalinks.com – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih tetap tinggi, di tengah upaya pemerintah meluncurkan transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi. Para ahli memperkirakan bahwa tanpa adanya kebijakan tambahan, defisit APBN pada 2026 bisa melampaui ambang batas 3%.
Menurut simulasi yang dilakukan oleh Great Institute, analisis dengan model quadruple shocks menunjukkan bahwa ada potensi risiko yang semakin meningkat. Dalam skenario pertama, jika harga minyak bertahan berada di kisaran USD 93–97 per barel, defisit diprediksi mencapai 3,25–3,55% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Skenario kedua mengindikasikan bahwa jika disrupsi distribusi energi di Selat Hormuz berlanjut dengan harga minyak antara USD 95–105 per barel, defisit dapat mencapai 3,40–3,80% dari PDB.
Lebih jauh, pada skenario ketiga, jika konflik berkepanjangan terjadi dan harga minyak melonjak antara USD 105–120 per barel, defisit bahkan bisa berada di kisaran 3,80–4,30% dari PDB. Seluruh skenario ini juga mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar rupiah dan lonjakan imbal hasil obligasi, serta dampak perlambatan ekonomi.
Adrian Nalendra Perwira, peneliti dari GREAT Institute, menekankan bahwa perbedaan di antara skenario bukan hanya terletak pada besaran tekanan, tetapi juga pada respons kebijakan yang diperlukan. Pada skenario awal, penyesuaian harga BBM subsidi belum menjadi opsi utama. Pemerintah disarankan untuk fokus pada disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, dan pengaturan kerja fleksibel untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Adrian berpendapat bahwa saat ini masih ada ruang bagi pemerintah untuk menahan dampak tanpa mengambil keputusan yang sulit secara politik.