bajalinks.com – Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengejar target penyediaan tiga juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan realisasi Kredit Program Perumahan (KPP). Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa penting bagi pihaknya turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa distribusi fasilitas kredit tersebut berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan ini, ia menekankan perlunya pelayanan yang cepat, murah, dan transparan, serta memastikan tidak ada tindakan pungutan liar.
“Proses KUR Perumahan harus diperiksa langsung kepada nasabah untuk memastikan kelancarannya,” ungkap Maruarar dalam keterangan resminya pada Selasa, 6 Oktober 2026. Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor, dan pelaku UMKM guna mempercepat akselerasi layanan pembiayaan.
Di samping itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pendanaan rumah subsidi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan agar alokasi plafon KPP tahun 2026 yang awalnya ditargetkan sebesar Rp36 triliun dapat dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Usulan ini diharapkan dapat memperbesar jangkauan pembiayaan dan meningkatkan jumlah rumah yang tersedia bagi masyarakat.
Maruarar mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap lambat, mengingat masyarakat membutuhkan solusi yang cepat. “Kita harus berusaha lebih keras agar manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh rakyat,” tegasnya.