Antrean BBM Subsidi Kaltim Menjadi Sorotan, Perlu Diperiksa

bajalinks.com – Keterbatasan stok dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Timur menjadi sorotan masyarakat. Hal ini terjadi di tengah tingginya permintaan yang semakin meningkat, sehingga memunculkan keluhan di kalangan pengguna. Isu ini menjadi penting untuk diteliti lebih dalam, dengan mempertimbangkan aspek kuota, alokasi, dan distribusi yang melibatkan berbagai pihak.

Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Energi (PUSKEPI), menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pembagian kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan BBM bersubsidi sangat penting. Ia menekankan bahwa keluhan masyarakat sering kali tidak dapat langsung dihubungkan dengan keputusan dari satu pihak saja. “Pertamina Patra Niaga adalah badan usaha yang bertugas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM, tetapi tidak memiliki hak penuh untuk menentukan kuota BBM subsidi nasional,” ujarnya pada Kamis (10/9/2026).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa peran pemerintah dan DPR RI dalam menetapkan kebijakan serta anggaran subsidi melalui APBN juga sangat vital. Badan Pengatur Hulu Migas (BPH Migas) memiliki mandat hukum untuk mengatur dan mengawasi penyediaan serta distribusi BBM, termasuk dalam menentukan alokasi dan ketersediaannya.

Dengan demikian, Sofyano menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan volume distribusi harus dibedakan dari peran Pertamina yang menjalankan fungsi penyaluran sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik yang muncul di lapangan seputar distribusi BBM bersubsidi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem yang ada.