Kementerian BUMN Akan Berubah Menjadi Badan Penyelenggara

bajalinks.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membawa perubahan signifikan. Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah penurunan status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN). Inisiatif ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang menegaskan bahwa DPR telah menerima banyak masukan publik terkait RUU BUMN.

Dasco menargetkan pembahasan RUU ini dapat diselesaikan sebelum masa reses yang dimulai pada 3 Oktober 2025. “Kita anggap partisipasi publiknya sudah banyak, dan kita akan terus meminta masukan tambahan. Kami berusaha untuk menuntaskan sebelum penutupan,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Selain perubahan status, Dasco juga menjelaskan bahwa Kementerian BUMN tidak akan bergabung dengan BPI Danantara. Badan Penyelenggara BUMN akan berdiri sendiri. Dasco menyatakan bahwa keputusan untuk menurunkan status ini didasarkan pada berbagai masukan dari masyarakat. “Dia sendiri, tetap. Namanya Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara,” tambahnya.

Pada sisi lain, pengelolaan BUMN sebagian besar akan diambil alih oleh BPI Danantara. Dasco menjelaskan bahwa fungsi Kementerian BUMN kini lebih berfokus sebagai regulator dan pemegang saham, menyetujui Rencana Kerja Pemerintah. Dengan pertimbangan ini, DPR berupaya untuk menyesuaikan struktur dan fungsi Kementerian BUMN, demi efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara. Penyelidikan lebih lanjut terkait RUU ini diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.