Perubahan Kementerian BUMN: Lima Fakta Penting untuk Diketahui

bajalinks.com – Kementerian BUMN akan segera berubah status menjadi Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN, seiring dengan disepakatinya revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan oleh Ketua Panja dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, pada Senin (29/9/2025).

Dalam revisi itu, satu poin krusial adalah pembentukan BP BUMN yang akan diatur melalui peraturan presiden setelah RUU BUMN disahkan. Andre menegaskan bahwa nama badan tersebut mungkin akan menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Lembaga ini akan memiliki kedudukan setingkat menteri, sehingga menandakan adanya perubahan penting dalam struktur kementerian yang ada saat ini.

Tugas BP BUMN juga akan berbeda dengan Danantara. BP BUMN bertindak sebagai pemegang saham seri A dan regulator, sekaligus menerima laporan dari Danantara terkait rencana kerja tahunan. Dengan demikian, kedua entitas ini akan memiliki fungsi yang terpisah dan saling melengkapi dalam pengelolaan BUMN.

Dalam konteks perubahan ini, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan struktur organisasi. Para pegawai BUMN akan dikategorikan sebagai penyelenggara negara, yang berarti mereka diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi ini berfokus pada penguatan status dan tanggung jawab pegawai BUMN, serta memastikan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Pembentukan BP BUMN dipandang sebagai langkah maju dalam memperbaiki tata kelola BUMN di Indonesia. Ke depannya, diharapkan badan ini dapat menjalankan fungsi regulasi dan pengelolaan yang lebih efisien.