bajalinks.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sedang menjadi perhatian karena pemerintah mengklaim bahwa anggaran tersebut dirancang secara ekspansif. Namun, banyak yang berpendapat bahwa klaim ini bertolak belakang dengan realitas indikator fiskal yang ada. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, M. Faisal, dalam pernyataannya pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Menurut Faisal, meskipun diiming-imingi dengan kebijakan yang agresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, postur RAPBN 2027 justru menunjukkan tanda-tanda pengetatan. Indikator anggaran mencatat bahwa pertumbuhan belanja negara hanya mencapai 3,9 persen dengan defisit anggaran menyusut menjadi Rp671,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal tidak mendukung akselerasi ekonomi.
Faisal juga menyoroti bahwa celah fiskal yang cukup besar saat ini berada di luar postur anggaran resmi. Beban ini berasal dari beberapa faktor, termasuk subsidi energi, mandat investasi kepada Danantara, dan lembaga Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Selain itu, penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank BUMN serta skema burden sharing dengan Bank Indonesia turut menambah beban kuasi-fiskal yang tidak tercatat dalam neraca resmi APBN.
Dengan situasi ini, masyarakat dan pengamat ekonomi diharapkan lebih kritis dalam menilai realisasi RAPBN 2027. Komentar Faisal menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan pemerintahan saat ini dalam mengelola keuangan negara di tengah tantangan yang ada, dan seberapa jauh kebijakan tersebut akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.