bajalinks.com – Rencana pemerintah untuk mengimpor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh dari India menimbulkan kritik terkait kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi nasional. Langkah ini dinilai dapat melemahkan kebijakan industri dalam jangka panjang, dan berpotensi mengarah kepada deindustrialisasi yang tidak diinginkan.
Masuknya impor dalam jumlah besar ini memicu khawatir akan dampak negatif terhadap neraca perdagangan dan neraca pembayaran Indonesia, yang sudah tercatat negatif. Meskipun Indonesia telah mengekspor lebih dari 518 ribu unit kendaraan otomotif, kebijakan ini dianggap mengancam posisi negara sebagai basis produksi otomotif di tingkat regional.
Kebijakan ini dianggap sebagai lambang inkonsistensi strategi industrialisasi pemerintah, di mana negara mendorong investasi lokal, keterlibatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta penguatan rantai pasok, namun tetap membuka pintu untuk impor massal. Hal ini beresiko menurunkan utilisasi pabrik dan memperlemah daya saing industri domestik, yang telah dibangun melalui investasi yang signifikan.
Kritik ini mengharuskan pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan berkomitmen pada arah yang lebih konsisten dan strategis. Prioritas terhadap produksi domestik dianggap penting, dengan pemanfaatan dana publik dan pajak untuk mendukung industri nasional. Selain itu, pemerintah diharapkan mendorong peningkatan investasi pada kendaraan niaga lokal dan memastikan kebijakan industri sejalan dengan agenda hilirisasi.
Dengan adanya ketidakpastian dalam kebijakan semacam ini, kredibilitas investasi di dalam dan luar negeri dipertaruhkan, yang dapat berdampak pada masa depan industri otomotif di Indonesia.