bajalinks.com – Sebanyak 50 juta warga miskin akan terdata dalam program perlindungan sosial yang berbasis digital, menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Rencana ini akan diluncurkan secara nasional pada bulan Oktober 2026, dengan saat ini pihaknya sedang melakukan penyempurnaan sistem yang telah dikembangkan selama setahun.
Dalam konferensi pers yang diadakan di kantor DEN di Jakarta pada 8 September 2026, Luhut menjelaskan bahwa sistem ini telah melalui uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, dan sudah menjangkau 215 kabupaten/kota. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendataan bansos yang sering kali mengekiskan masyarakat berhak dari daftar penerima bantuan sosial.
“Masalah pendataan selama ini menyebabkan banyak warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak tercatat. Dengan sistem ini, kami memastikan masyarakat termiskin yang berjumlah 50 juta akan mendapatkan bantuan,” kata Luhut, yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Usai pendataan, sistem perlinsos digital ini akan integrasikan dengan rekening bank penerima bantuan. Luhut menargetkan bahwa uji coba penyaluran bansos melalui rekening akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2027.
“Pendistribusian akan diuji coba tahun depan, dan kami berkomitmen menyelesaikan semua data tahun ini untuk memastikan pendistribusian lebih tertib dan tidak off target,” tambahnya. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.