Kemenkeu Tingkatkan Pengawasan Dana Transfer ke Daerah

bajalinks.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia baru saja meluncurkan fitur Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana). Ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD), sehingga dana tersebut dapat disalurkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Peluncuran fitur ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, pada Minggu (21/6/2026). Ia menjelaskan bahwa keberadaan fitur Perdana merupakan bagian dari transformasi fiskal nasional. Dengan demikian, penyaluran dana TKD diharapkan menjadi lebih terukur dan terintegrasi, serta fokus pada hasil nyata dari proyek pembangunan di daerah.

Askolani menjelaskan, “Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan.” Hal ini bertujuan agar seluruh proses pengelolaan dana publik dapat dioptimalkan dan didukung oleh data yang akurat.

Fitur Perdana dikembangkan bekerjasama dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii). Sistem ini menyatukan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat pengawasan Kemenkeu terhadap belanja negara, mengingat besarnya porsi dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan sistem baru ini, pemerintah pusat dapat menganalisis kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah dengan lebih mendalam. Evaluasi pencairan anggaran tidak hanya berfokus pada kelancaran tetapi juga dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Setiap dana yang disalurkan dapat dilacak kontribusinya dalam mencapai target output, lokasi proyek, serta keselarasan dengan program prioritas nasional.