bajalinks.com – Rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dalam sektor energi sedang menjadi perbincangan hangat. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa keberadaan badan ini justru dapat menambah birokrasi dan memperluas intervensi pemerintah dalam pengelolaan energi di Indonesia.
Ali Ahmudi, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) dan Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development di Universitas Indonesia, menekankan bahwa sektor energi merupakan bidang yang padat modal dan teknologi. Oleh karena itu, kepastian investasi, efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam tata kelola sangatlah penting. Ali menegaskan bahwa jika terlalu banyak fungsi komersial dimasukkan ke dalam skema BLU, pengambilan keputusan akan semakin birokratis dan tidak responsif terhadap dinamika pasar.
Selasa (1/9/2026), Ali mengatakan pentingnya agar BLU tidak menjadi lapisan birokrasi baru yang hanya membuat pengelolaan energi menjadi lebih kompleks dan tidak efisien. Ia menginginkan adanya sebuah lembaga yang lincah dan profesional, dilengkapi dengan akuntabilitas yang jelas, bukan struktur tambahan yang dapat memperpanjang rantai pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Ali mengingatkan bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan BLU tidak selalu menghasilkan efisiensi. Tanpa desain kelembagaan dan pengawasan yang kuat, BLU bisa berpotensi menjadi alat untuk memperluas intervensi pemerintah dalam sektor yang seharusnya dikelola secara profesional dan berprinsip ekonomi.
Kekhawatiran ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan stakeholder terkait, agar pembentukan BLU dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi sektor energi nasional.