Pusat Finansial Internasional Indonesia Akan Diawasi Dewan Khusus

bajalinks.com – Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan beroperasi tanpa pengawasan langsung dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai langkah strategis, kawasan ini akan diawasi oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) melalui Dewan Pertimbangan yang dibentuk khusus. Keputusan ini diambil untuk menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel bagi pelaku industri keuangan global.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa pengawasan oleh Dewan Pertimbangan bertujuan untuk memberi ruang gerak yang lebih dinamis dalam regulasi. “Sistem pengawasnya bukan OJK, melainkan Dewan Pertimbangan, karena PFII merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia yang mendapatkan pengecualian khusus untuk penerapan regulasi yang lebih longgar,” ujar Misbakhun dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juli 2026.

Keanggotaan Dewan Pertimbangan PFII akan melibatkan pimpinan otoritas keuangan Indonesia, termasuk Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Misbakhun menekankan bahwa pembentukan PFII diharapkan dapat memberi kemudahan operasional yang signifikan bagi investor asing.

Langkah ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing kawasan dalam peta global. Dengan adanya PFII, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang modern dan efisien, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar internasional. Keterbukaan terhadap investasi asing menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.