Serikat Buruh Desak Menteri Hapuskan Sistem Outsourcing

bajalinks.com – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengajukan desakan kepada pemerintah dan DPR untuk menghapus sistem outsourcing dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja outsourcing justru meningkatkan biaya perusahaan dibandingkan jika perusahaan tersebut merekrut pekerja secara langsung.

Presiden KSPN, Ristadi, menjelaskan bahwa usulan ini didasarkan pada survei yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing mengeluarkan biaya lebih tinggi. Dalam sebuah audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Ristadi menekankan bahwa pengusaha harus mempertimbangkan efisiensi biaya, karena merekrut pekerja kontrak langsung akan lebih ekonomis.

Proses pembayaran untuk tenaga kerja outsourcing tidak hanya meliputi upah yang sesuai dengan ketentuan, tetapi juga biaya tambahan untuk perusahaan penyedia tenaga kerja. Oleh karena itu, Ristadi berpendapat bahwa merekrut pekerja secara langsung akan lebih menguntungkan bagi pengusaha.

Selain mendorong penghapusan sistem outsourcing, KSPN juga mengangkat isu terkait ketidakadilan upah minimum antar daerah. Ristadi menyoroti meningkatnya kesenjangan upah yang memerlukan skema upah minimum sektoral nasional. Ia mengusulkan agar upah yang ditetapkan lebih memperhatikan kompetensi dan jam kerja berdasarkan sektor, bukan semata-mata lokasi.

Jika implementasi skema upah minimum sektoral belum dapat dilaksanakan, pemerintah diharapkan mendorong kenaikan upah yang lebih signifikan di daerah dengan upah rendah. KSPN juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih baik dalam sektor ketenagakerjaan, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi petugas pengawas. Upaya tersebut dianggap penting untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan menciptakan keadilan di pasar kerja.