Prabowo Terkendala Isu Tanah dan Tata Ruang dalam Programnya

bajalinks.com – Ketersediaan tanah dan tata ruang menjadi kendala utama dalam implementasi program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada acara Sarasehan Hari Tata Ruang Nasional (HANTARU) yang berlangsung di Jakarta pada 6 November 2025.

Nusron menegaskan bahwa penataan ruang sangat penting untuk mendukung empat visi besar Presiden Prabowo, yang meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan yang terjangkau. Menurutnya, setiap sektor pembangunan memerlukan area tanah yang dilindungi dan terencana. “Ketahanan pangan dan energi, serta industrialisasi dan perumahan semua membutuhkan tanah yang sama,” ujarnya.

Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa tata ruang harus berfungsi untuk mengatur keseimbangan pembangunan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan di antara berbagai sektor. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di segala daerah perlu diselaraskan dengan target pembangunan nasional. “Kesalahan dalam niat pembangunan akan berujung pada kesalahan dalam tata ruang itu sendiri,” tegasnya.

Sebagai langkah-langkah konkret, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan 2.000 RDTR dalam dua tahun mendatang. Dengan upaya ini, diharapkan tata ruang yang terencana dapat mendukung kelanjutan berbagai program pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah.