Pencabutan IUP Kristalin Ekalestari: Lima Fakta Penting Tambang

bajalinks.com – Pemerintah Indonesia melakukan penertiban perizinan pertambangan dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Kristalin Ekalestari dan mengevaluasi lima konsesi tambang yang memiliki potensi cadangan besar. Langkah ini dipimpin oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang menindaklanjuti temuan bahwa PT Kristalin Ekalestari membuka tambang di kawasan hutan tanpa izin penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengindikasikan bahwa lima konsesi tambang tersebut memiliki nilai cadangan mencapai sekitar USD 300 miliar, setara dengan Rp5.400 triliun. Lokasi tambang yang dievaluasi tersebar di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BKPM resmi mencabut IUP Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2026. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan permohonan dari Kementerian ESDM serta rekomendasi dari satuan tugas penertiban kawasan hutan.

Kegiatan penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah ini demi masa depan yang lebih berkelanjutan.