bajalinks.com – Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menuai sorotan dari kalangan ekonom. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai postur anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampak terlalu optimistis, terutama terkait target penerimaan pajak. Huda menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih realistis mengingat kondisi pelambatan ekonomi yang terjadi saat ini.
Dalam penjelasannya, Huda menekankan bahwa kebijakan fiskal tahun depan akan menghadapi tantangan ketimpangan belanja antara pusat dan daerah. Pemerintah berencana menargetkan penerimaan pajak hingga Rp2.908 triliun, dengan pertumbuhan 10,5 persen. Namun, Huda menilai target ini terlalu ambisius, terutama setelah mengalami shortfall pada tahun ini, yang berpotensi mengulangi masalah serupa pada tahun mendatang.
Sebagai tambahan, Celios mencatat adanya risiko pengikisan kas negara akibat pembayaran restitusi pajak yang terpaksa dilakukan selama masa transisi anggaran. Huda mengingatkan bahwa kelesuan pendapatan negara tidak hanya berasal dari sektor pajak, tetapi juga dipicu oleh menurunnya kinerja ekspor sumber daya alam karena regulasi kepabeanan yang baru.
Kondisi ini, menurut Huda, bisa memengaruhi realisasi pendapatan negara secara keseluruhan. Dengan segala tantangan ini, pemerintah dituntut untuk merumuskan strategi yang lebih efektif agar target anggaran dapat tercapai tanpa mengabaikan faktor-faktor yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pemahaman dan analisis mendalam tentang situasi ekonomi saat ini menjadi sangat penting dalam penyusunan anggaran yang berkelanjutan.