bajalinks.com – Hambatan utama UMKM di Indonesia untuk naik kelas bukan berasal dari skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), melainkan karena maraknya produk impor ilegal, khususnya dari China. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman dalam sebuah media gathering di Jakarta Selatan pada Jumat (27/2/2026).
Maman menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan berbagai dukungan, termasuk akses pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM, hal ini kurang berdampak efektif akibat banjirnya produk impor di pasar domestik. “Kita support apapun pelatihan kepada mereka, tapi mereka tidak bisa menjual barang karena pasarnya dipenuhi barang-barang impor,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Maman juga mengkritisi perdebatan terkait kebijakan KUR yang menurutnya hanya menghasilkan saling menyalahkan di antara berbagai pihak, mulai dari pelaku UMKM hingga kementerian terkait. Ia menekankan perlunya fokus pada isu mendasar yang menghalangi pertumbuhan UMKM.
Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa tudingan terhadap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian terkait pengawasan barang impor juga perlu diluruskan. Ia mengungkapkan bahwa izin impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dapat dengan mudah ditelusuri dan diawasi. “Kalau kita mau ngecek barang-barang impor yang masuk, kita hanya perlu memeriksa izin impor yang dikeluarkan,” jelasnya.
Dengan situasi saat ini, Maman optimis bahwa dengan pendekatan yang tepat dan konsisten dalam menangani produk impor ilegal, UMKM lokal dapat lebih berdaya saing di pasar domestik.