bajalinks.com – Kebijakan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam seminggu untuk aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta akan ditetapkan pada Maret 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan informasi tersebut usai mengadakan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2026.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini akan segera diumumkan, meski tanggal pastinya belum disampaikan. “Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga, menambahkan bahwa pemerintah masih memiliki waktu untuk mengkaji sebelum pengumuman resmi dilakukan.
Kebijakan WFH ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran, terutama terkait konsumi bahan bakar minyak (BBM), akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi penghematan, dan penerapan WFH untuk ASN diharapkan bisa membantu dalam menekan biaya operasional.
Seluruh menteri telah menyetujui kebijakan ini, dan kini tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam situasi ekonomi yang menantang saat ini, serta mendukung efisiensi operasional di lingkungan pemerintahan dan sektor swasta. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan dan tantangan ekonomi menunjukkan komitmen untuk menjaga kestabilan dan efisiensi di tengah situasi global yang tidak menentu.